Pasuruan, Seputarperistiwanews.com — Kepala BNPB, Suharyanto, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasuruan untuk memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana yang kian meningkat akibat cuaca ekstrem. Jumat (27/3)
Kedatangan orang nomor satu di BNPB tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan, H.M. Shobih Asrori, bersama jajaran Forkopimda, Forkopimcam Bangil, BPBD Kabupaten Pasuruan, tokoh masyarakat, serta tamu undangan.
Kunjungan ini menjadi momentum strategis memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam meningkatkan kapasitas mitigasi, respons cepat, dan pemulihan pascabencana di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pembangunan shelter BPBD di Bangil merupakan langkah strategis, mengingat wilayah tersebut kerap menjadi langganan banjir. Keberadaan shelter dinilai mampu mempercepat penanganan dampak bencana bagi masyarakat terdampak.
Ia mengungkapkan, tahun ini sedikitnya delapan kecamatan di Kabupaten Pasuruan terdampak banjir dengan skala lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Wilayah yang paling terdampak antara lain Rejoso, Beji, dan Bangil. Bahkan, daerah yang sebelumnya tidak pernah terdampak, kini ikut terendam selama beberapa hari.
Secara khusus, Wakil Bupati menyoroti sekitar 150 hektare lahan persawahan di Rejoso yang terdampak banjir. Jika hasil kajian menyatakan tanaman rusak atau membusuk, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pertanian akan mengajukan bantuan bibit bagi petani.
Ia berharap kehadiran Kepala BNPB dapat menghadirkan solusi konkret jangka panjang bagi penanganan banjir di Pasuruan melalui sinergi lintas kewenangan.
Dalam arahannya, Suharyanto menegaskan bahwa sejak akhir 2025 hingga awal 2026 hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami bencana hidrometeorologi, baik banjir, longsor, cuaca ekstrem, kebakaran, maupun kekeringan.
“Di satu wilayah banjir, di wilayah lain justru kekeringan dan membutuhkan air bersih. Bahkan Sumatera masih fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini gambaran nyata tantangan kebencanaan kita,” ujarnya.
Sebelum meninjau shelter, Kepala BNPB telah menggelar rapat awal bersama BPBD Provinsi Jawa Timur untuk memetakan penyebab banjir di Beji, Bangil, dan Rejoso. Ia menyoroti persoalan sungai di Rejoso yang membutuhkan normalisasi dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kehadiran kami di sini untuk membawa persoalan yang menjadi kewenangan pusat agar ada tindak lanjut konkret,” tegasnya.
Suharyanto juga mengapresiasi keberadaan shelter BPBD di Bangil sebagai bukti nyata kesiapsiagaan dini Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menghadapi bencana.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi seluruh unsur. Kesiapsiagaan adalah kunci meminimalkan risiko,” pungkasnya.
Kegiatan diakhiri dengan dialog bersama jajaran terkait, peninjauan peralatan kebencanaan BPBD, serta foto bersama sebagai simbol komitmen mewujudkan Pasuruan yang tangguh menghadapi bencana. (ARYA)
