Seputarperistiwanews.com - Pada 23 Januari 2026, Megawati Soekarnoputri genap berusia 79 tahun. Ia bukan sekadar presiden perempuan pertama Republik Indonesia, tetapi juga salah satu tokoh kunci dalam perjalanan bangsa menuju demokrasi yang lebih substansial.
Jejak sejarahnya merekam fase penting transisi Indonesia dari otoritarianisme menuju tatanan politik yang lebih terbuka, konstitusional, dan berdaulat di tangan rakyat.
Perjalanan politik Megawati telah dimulai sejak era Orde Baru, ketika ruang demokrasi dibatasi dan kritik terhadap kekuasaan kerap dibungkam.
Terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1993, Megawati menjadi simbol perlawanan sipil terhadap rezim yang mengekang kebebasan politik.
Peristiwa 27 Juli 1996, ketika kantor PDI diserbu dan kepemimpinannya direbut secara paksa, justru mempertegas posisinya sebagai figur yang lahir dari tekanan kekuasaan, bukan dari kompromi elite.
Pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998, Megawati memainkan peran strategis dalam era Reformasi. Bersama para pendukungnya, ia mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Dalam Pemilu 1999, PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sekitar 33 persen, menjadikannya partai dengan dukungan rakyat terbesar dalam pemilu demokratis pertama setelah puluhan tahun.
Pada 23 Juli 2001, Megawati dilantik sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia melalui mekanisme konstitusional di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kepemimpinannya hadir di tengah situasi bangsa yang masih rapuh secara politik dan ekonomi. Namun justru pada masa inilah fondasi demokrasi Indonesia diperkuat.
Pemerintahannya menjaga kebebasan pers, memperkuat independensi lembaga negara, serta melanjutkan agenda reformasi ketatanegaraan.
Sejumlah tonggak penting demokrasi lahir atau dipersiapkan pada era Megawati, di antaranya penguatan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, serta lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai simbol perlawanan negara terhadap korupsi. Selain itu, pada masa pemerintahannya pula disiapkan landasan bagi pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung, yang kemudian pertama kali dilaksanakan pada 2004.
Sebagai perempuan pertama yang memimpin Indonesia, Megawati mematahkan batas-batas kultural dalam politik nasional yang selama ini didominasi laki-laki.
Kepemimpinannya menjadi penanda bahwa demokrasi sejati juga mencakup keterwakilan dan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan tertinggi negara.
Di usia ke-79, Megawati Soekarnoputri tetap dikenang sebagai tokoh yang menjaga demokrasi tidak dengan retorika, melainkan melalui konsistensi pada konstitusi dan kehendak rakyat.
(Ag/SPn)
