Di Tengah Banjir Informasi Digital, KIM dan Pemerintah Desa Didorong Bangun Ekosistem Informasi Tepercaya
PASURUAN, Seputarperistiwanews.com – Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tidak hanya dituntut untuk cepat menerima dan menyebarkan informasi, tetapi juga harus mampu memastikan kebenarannya. Sebab, di balik kemudahan akses informasi melalui media sosial, terdapat tantangan besar berupa penyebaran kabar yang belum terverifikasi, informasi keliru, hingga disinformasi yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat.
Persoalan inilah yang menjadi salah satu perhatian dalam hari kedua kegiatan Sosialisasi Regulasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasuruan dalam Mewujudkan Informasi Publik yang Akurat dan Terpercaya, yang berlangsung di Tanjung Plaza Hotel, Jalan Wilis 07, Prigen, Kabupaten Pasuruan.
Melalui kegiatan tersebut, anggota Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pasuruan mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya akurasi informasi sekaligus penguatan kolaborasi dengan pemerintah desa dalam membangun komunikasi publik yang terbuka dan bertanggung jawab.
Dua materi yang disampaikan dalam kegiatan ini menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan informasi publik. Pertama, bagaimana memastikan informasi yang beredar benar-benar dapat dipercaya. Kedua, bagaimana membangun kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat agar informasi tidak berhenti sebagai penyampaian pesan, tetapi juga memberikan manfaat nyata.
Dosen Universitas Yudharta Pasuruan, Ninuk Riswandari, S.Sos., M.Si., dalam pemaparannya mengingatkan bahwa akurasi merupakan prinsip mendasar dalam setiap proses penyampaian informasi.
Menurutnya, sebuah informasi tidak cukup hanya menarik perhatian atau cepat menyebar. Kebenarannya harus diperiksa melalui tiga indikator utama, yakni Source, Content, dan Context.
Source berkaitan dengan asal-usul informasi, termasuk siapa yang menyampaikan dan sejauh mana kredibilitas sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Content menyangkut isi informasi, apakah masuk akal, didukung fakta, serta memiliki data yang dapat diverifikasi. Sementara Context berhubungan dengan latar belakang peristiwa, waktu, tempat, dan tujuan informasi disampaikan.
“Prinsip informasi, akurasi itu sangat penting,” ungkap Ninuk di hadapan peserta.
Ia juga menekankan pentingnya mempertanyakan siapa dan dari mana sumber informasi berasal, apakah isi informasi sesuai fakta, serta bagaimana situasi ketika informasi tersebut muncul.
Pemahaman tersebut menjadi penting, terutama bagi anggota KIM yang berada dekat dengan kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga dapat menjadi penghubung sekaligus penyaring informasi sebelum disebarluaskan kepada publik.
Di era ketika satu unggahan dapat diteruskan berkali-kali dalam hitungan detik, kemampuan memeriksa informasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab bermedia. Kebiasaan membaca secara kritis, membandingkan sumber, dan memastikan konteks dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.
Namun, membangun ekosistem informasi yang sehat tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memeriksa kebenaran informasi. Dibutuhkan pula kerja sama antarelemen masyarakat, terutama antara pemerintah desa dan komunitas yang bergerak di bidang komunikasi publik.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam sesi berikutnya yang disampaikan Suudi Zuhri melalui materi bertajuk “Sinergi Pemerintah Desa dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Desa dalam Penyebarluasan Informasi Publik bagi Masyarakat Desa”.
Dalam paparannya, Suudi menempatkan KIM sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Kolaborasi ini tidak sebatas menyebarkan informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah, tetapi juga mendorong keterbukaan informasi serta memperkuat identitas desa melalui konsep village branding.
Dalam praktiknya, pemerintah desa memiliki berbagai informasi mengenai kebijakan, pelayanan, pembangunan, dan potensi wilayah. Sementara KIM dapat membantu mengemas dan menyampaikan informasi tersebut melalui pendekatan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Hubungan keduanya juga dapat berjalan dua arah. KIM tidak hanya menyampaikan informasi dari pemerintah kepada warga, tetapi berpotensi menjadi saluran aspirasi masyarakat, termasuk menyampaikan kebutuhan, persoalan, dan potensi lokal yang perlu mendapat perhatian.
Kolaborasi tersebut membuka ruang bagi desa untuk memperkenalkan kekayaan wilayahnya secara lebih luas. Produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tradisi budaya, destinasi wisata, hingga berbagai inovasi pembangunan dapat dikembangkan menjadi konten digital yang informatif sekaligus menarik.
Dengan demikian, media digital tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana publikasi kegiatan pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan karakter dan keunggulan desa.
Konsep village branding dalam konteks ini bukan sekadar membangun citra melalui slogan atau tampilan visual. Lebih dari itu, identitas desa perlu dibangun berdasarkan potensi, karakter, budaya, dan aktivitas masyarakat yang benar-benar ada. Informasi yang disampaikan pun harus tetap faktual agar kepercayaan publik dapat terjaga.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik bukan hanya persoalan seberapa banyak informasi yang dipublikasikan, melainkan juga sejauh mana masyarakat dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut.
Melalui penguatan kapasitas KIM dan sinergi dengan pemerintah desa, diharapkan tumbuh ekosistem komunikasi yang lebih partisipatif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga ikut terlibat dalam proses penyampaian, pengawasan, dan pengembangan potensi daerah.
Hari kedua sosialisasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa tantangan komunikasi publik di era digital membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan: ketelitian dalam menjaga kebenaran informasi dan kolaborasi dalam memperluas manfaatnya.
Sebab, informasi yang cepat belum tentu benar, dan informasi yang benar belum tentu memberikan manfaat apabila tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya.
Di sinilah peran KIM dan pemerintah desa menjadi relevan. Keduanya memiliki ruang untuk bersama-sama membangun budaya informasi yang sehat, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memperkenalkan potensi desa sebagai bagian dari pembangunan daerah. (ARYA)
