Tuban, Seputarperistiwanews.com - Di sejumlah desa yang berada di kawasan operasi hulu migas Blok Cepu, semangat gotong royong kembali menemukan maknanya. Bukan sekedar membangun jalan, saluran air, atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga membangun harapan baru bagi masyarakat agar akses ekonomi semakin terbuka dan kesejahteraan terus bertumbuh.
Harapan itu mulai diwujudkan melalui Program Peningkatan Akses Ekonomi lewat Perbaikan Infrastruktur Publik Tahun 2026 yang diinisiasi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama SKK Migas melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Pelaksanaannya didampingi Yayasan eL-SAL Indonesia sebagai mitra yang mengawal proses sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Program tersebut menjangkau 13 desa, meliputi Desa Kalirejo di Kabupaten Bojonegoro, serta Desa Simo, Bangunrejo, Sumurcinde, Ngadirejo, Sumberjo, Maibit, Kepohagung, Sumberagung, Pucangan, Cendoro, Glodog, dan Karangagung di Kabupaten Tuban.
Yang membedakan program ini adalah pendekatannya. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, melainkan menjadi pelaku utama pembangunan. Melalui musyawarah desa, warga duduk bersama menentukan kebutuhan infrastruktur yang paling mendesak, sekaligus membentuk Komite Pelaksana Pekerjaan yang melibatkan pemerintah desa, BPD, PKK, pelaku UMKM, hingga tokoh masyarakat.
Bagi Kepala Desa Bangunrejo, Teguh Hermanto, keterlibatan masyarakat sejak awal menjadi jaminan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Menurutnya, keputusan yang lahir dari musyawarah akan menciptakan rasa memiliki sehingga hasil pembangunan dapat dijaga dan dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Pandangan serupa disampaikan Plt. Camat Soko, Dwi Putri Novianie. Ia melihat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi langkah nyata dalam mempercepat pembangunan desa. Infrastruktur yang lebih baik diyakini akan memperlancar mobilitas warga sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Di sisi lain, EMCL memandang pembangunan infrastruktur bukan semata-mata menghadirkan bangunan fisik. Perwakilan EMCL, Joni Wicaksono, menegaskan bahwa setiap fasilitas yang dibangun diharapkan menjadi pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang lebih layak, misalnya, akan mempermudah distribusi hasil pertanian, mempercepat akses menuju pasar, hingga memperluas kesempatan usaha bagi warga.
Agar pelaksanaannya berjalan baik, seluruh Komite Pelaksana Pekerjaan di 13 desa akan mendapatkan pembekalan mengenai tata kelola proyek, pengawasan teknis, pengelolaan anggaran, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang transparan.
Ketua Umum Yayasan eL-SAL Indonesia, Imam Muqroni, menilai pendampingan tersebut merupakan bagian penting dari upaya membangun kapasitas masyarakat. Dengan kemampuan mengelola pembangunan secara mandiri dan akuntabel, desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga memperkuat budaya partisipasi dan tata kelola yang baik.
Lebih dari sekadar proyek pembangunan, program ini menjadi gambaran bahwa ketika masyarakat diberi ruang untuk menentukan arah pembangunan desanya sendiri, infrastruktur bukan hanya menghadirkan kemudahan akses. Ia juga menjadi jembatan menuju pertumbuhan ekonomi, kemandirian, dan masa depan desa yang lebih berdaya. (Hafiidh)
